Coretan Penaku

Antara Sumberwaras & Cengkareng

29 Jun 2016 - 10:29 WIB

“Antara anyer dan Jakarta” adalah sebuah judul lagu pop edisi jadul, yang kalau kita dengar  sayup-sayup akan membuat hati tenang. Beda dengan “Antara Sumberwaras dan Cengkareng” judul dua kasus yang hampir sama modusnya yang kalau kita dengarkan sayup-sayup akan membuat hati bertanya-tanya.

Pertanyaan tersebut saya paparkan dalam coretan singkat perihal gonjang ganjing politik, saya berusaha menulis sesuai pengetahuan saya yang awam perpolitikan mohon maaf apabila opini dan analisa saya salah, maklum orang awam belajar ngompol (ngomong politik).

BPK yang dikata-katain Ngaco atas audit sumberwaras pada kasus Cengkareng dipuja-puja bak malaikat , BPN yang dipuja-puja saat kasus sumberwaras dicurigai pada kasus Cengkareng. Roda berputar orang bilang. Agar tidak timbul fitnah mari kita simak sedikit rentetan kasak-kusuk kasus tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut hasil audit BPK atas pembelian lahan RS Sumber Waras tidak benar alias ngaco. Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi menanggapi santai pernyataan Ahok tersebut.

“Kalau dia boleh ngomong ngaco silakan saja. Suka-suka dia, tapi kan ada aturannya,” kata Eddy usai pertemuan BPK dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis : Sumber

Sebuah statement Ngaco yang berimplikasi kepada pandangan publik atas kevalidan audit BPK sebagai lembaga audit negara. Pemandangan tersebut akan membuat publik makin muter otak bertanya-tanya ketika :

Ahok menduga banyak permainan yang melibatkan pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) sejak lama. Saat itu Ahok mengaku telah meminta BPKAD agar Pemprov DKI kembali menyusun daftar aset yang dimiliki DKI. Namun upaya tersebut belum terlaksana.

Untuk pembenahan, Ahok mengatakan telah merekrut dua orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta satu orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak,” ucap Ahok. [Sumber ]

BPK yang dilabeli Ngaco justeru diapresiasi dan rekruit untuk pembenahan kasus Cengkareng, sebuah kabar yang menggembirakan yang menggambarkan BPK tidak ngaco lagi. Memang sebuah fenomena yang unik dalam kasus Cengkareng ini, mr X-do dan mr X-gol seolah-olah mengetahui persis kasus yang terjadi. Terlebih saat proses pembelian tersebut ada istilah Disposisi :

Pembelian lahan 4,6 hektare di Cengkareng Barat pada November tahun lalu terjadi setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menerbitkan disposisi 10 Juli 2015. Disposisi itu dimuat di Koran Tempo edisi 28 Juni 2016.

Diceritakan dalam Koran itu, saat menerbitkan disposisi Basuki alias Ahok mendapat laporan dari Kepala Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Heru Budi Hartono bahwa Toeti Soekarno menawarkan lahan tersebut sehari sebelumnya. Pada waktu itu pemerintah berencana membangun rumah susun di Cengkareng.

Rudi Hartono Iskandar, kuasa Toeti, mengajukan penawaran setelah tahu Dinas Perumahan menerbitkan surat penetapan pembangunan rumah susun Cengkareng Barat. Nilai yang ia ajukan Rp 17,5 juta meter persegi.

Dalam surat penawarannya, Rudi menjelaskan nilai jual obyek pajak tanah Cengkareng Rp 6,2 juta. Karena itu dalam suratnya Heru meminta pertimbangan kepada Basuki. Dalam balasan suratnya, Ahok menulis agar memakai harga appraisal resmi. “Appraisal itu boleh, apalagi NJOP,” kata Ahok, Senin, 27 Juni 2016 [Sumber ]

Gegara disposisi tersebut harga tanah sesuai NJOP yang hanya 6,2 juta menjadi berlipat.

Waah ruwet banget kalau menelaah dua kasus tersebut diatas kalau diterusin bikin pening pala barbi terlebih kalau endingnya penegak hukum dalam hal ini KPK tidak bekerja independent.

Saya tidak mau berandai-andai atau memvonis siapa yang bersalah dalam kasus ini, biar pengak hukum yang melakukannya, hanya bisa berdoa saja semoga penegak hukum jujur dan takut akan hukuman Tuhan terhadap atas kebijakan/keputusan hukumnya.

Namun demikian publik terbuka matanya dalam kasus Tanah Cengkareng yang ternyata milik pemprov sendiri dibeli pemprov sendiri, mengindikasikan aset tanah milik pemprov DKI ternyata banyak juga dan ini sesuai dengan APBD DKI yang jumlahnya lebih besar dari APBD propinsi lain di Indonesia. Kalau memang pemprov kaya akan aset tanah timbul pertanyaan yang butuh jawaban “Kenapa musti beli lahan Sumberwaras ?”

Sedikit coretan Ngaco dari orang awam, semoga jadi kajian…..


TAGS   Opini / Politik / Hukum /