Coretan Penaku

Antara Reklamasi & Pulau Tak terurus

5 Apr 2016 - 06:44 WIB

Gonjang –ganjing reklamasi pantai Jakarta yang berujung tertangkapnya pelaku suap demi kepentingan kelancaran mengeruk duit dari program reklamasi pantai tersebut. Membuat miris terlebih lagi reklamasi program peninggalan orde baru tersebut hanya menguntng oknum tertentu dengan dampak yang tidak diperhitungkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian para warga disekitar pantai yang berfprofesi sebagai nelayan.

Polemik tentang landasan hukum ijin pelaksanaan reklamasi antara berbagai pihak, pemprov DKI, DPRD DKI, Lembaga Bantuan Hukum, Menteri Kelautan menjadi ajang debat yang tak tentu arah serta usainya entah kapan sementara pihak pemegang proyek reklamasi berjalan tanpa hiraukan polemik mereka, walaupun apa yang mereka kerjakan diduga ilegal.

Kebenaran perihal keabsahan ijin reklamasi tersebut secara hukum hanya para ahli hukum yang mengetahuinya. Keppres tahn 1995 warisan ordebaru yang telah tumbang jadi dasar hukum fihak tertentu untuk melaksanakan reklamasi ini, padahal secara akal sehat tumbangnya sebuah rezim berakhir pula kebijakan dan keputusan yang telah dibuatnya. Yang menarik Indonesia merupakan negeri kepulauan yang kaya dengan ribuan pulau, bukan seperti Singapore yang hanya mempunyai secuil pulau sehingga butuh reklamasi demi kebutuhan rakyatnya yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Dari perbedaan kondisi Indonesia dengan Singapore tersebut dapat dilihat urgensi reklamasi pantai di Indonesia itu untuk apa dan untuk siapa ? pertanyaan ini muncul sebab berdasar data yang ada, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut ternyata hanya 12,38 % atau sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni. Sisanya 87,62 % atau sebanyak 15.337 pulau tidak berpenghuni. [sumber : finance.detik.com]

Kasus lepasnya pulau Sebatik, Sipadan dan Ligitan ketangan Malaysia adalah bukti akibat pulau-pulau di Indonesia yang tak terurus. Pembangunan adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat bukan demi oknum tertentu walaupun anggaran yang digunakan seratus persen milik investor swasta tapi tidak harus semena-mena. Pemerintahlah yang punya kuasa untuk mengatur para investor itu harus bagaimana, bukan malah sebaliknya pemerintah menuruti kemauan investor dengan tidak atau sengaja membuat aturan-aturan yang merugikan hidup rakyat.

Urgensi program reklamasi inilah perlu dikaji ulang apalagi diduga hanya untukngkan oknum tertentu dan merugikan rakyat banyak. Selain itu dibutuhkan sebuah prioritas pembangunan yang benar-benar membawa maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akhir kata adalah sebuah dilema program reklamasi dinegeri yang kaya pulau dan masih banyak pulau yang tak terurus.

Woro-woro : “ Negeri ini milik rakyat, bukanlah kerajaan semut , rakyat semut bekerja susah hingga mati sementara yang menikmati siratu semut “


TAGS   Ekonomi / Hukum /